Di Tengah Efisiensi Para Menteri Minta Tambah Anggaran, Ketua MPR: Ini Baru Pengajuan
DPR akan mengkaji ulang sebelum sebelum penambahan anggaran kementerian lembaga disetujui.
Anggota DPR: Satgas Rokok Ilegal Sangat Penting untuk Jaga Penerimaan Negara
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal sangat besar dan tak bisa lagi ditoleransi.
DPR Dorong Kepala Daerah Punya Kebijakan Konkret Tangani Krisis Iklim
Banjir yang terjadi di musim kemarau merupakan pertanda kesekian kalinya perubahan iklim yang semakin mengancam.
DPR Menyetujui Hasil Rekonstruksi dan Relaksasi Efisiensi Anggaran Kemenag
Dengan adanya persetujuan hasil rekonstruksi tersebut, pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2025 berubah dari semula Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun.
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Terhadap Penulisan Ulang Sejarah
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah membentuk tim supervisi terhadap penulisan ulang sejarah oleh Kemenbud.
Anggota DPD: Sebagai Pedoman, Pancasila Harus Hidup di Tengah Masyarakat
Semangat menjaga persatuan bangsa harus terus dijaga, sebab tanpa persatuan Indonesia akan rapuh.
Sosialiasi 4 Pilar MPR RI, Senator NTB Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia
Dia menekankan pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa. Tidak mungkin sebuah bangsa akan maju tanpa adanya pendidikan yang berkualitas bagi semua warganya.
BKSAP DPR Prihatinan atas Situasi Keamanan di Timur Tengah Semakin Buruk
Mardani memandang eskalasi ini tak lepas dari tindakan agresif AS dan Israel yang dinilai kerap memicu ketegangan.
Anggota Baleg DPR: Revisi UU Haji Sudah Masuk Daftar Prolegnas Prioritas
Politisi PAN ini menjelaskan bahwa RUU Haji masuk prolegnas prioritas agar Badan Penyelenggara Haji ini memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
DPR Nilai Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 Bukan Murni Salah Kemenag
Maman mengatakan berbagai kendala yang muncul selama penyelenggaraan ibadah haji lebih banyak dipicu oleh kebijakan sistem baru yang diberlakukan secara sepihak oleh otoritas Arab Saudi.
BSKAP DPR Sebut Tindakan Sepihak AS Perburuk Konflik
Serangan militer Amerika Serikat (AS) kepada tiga fasilitas nuklir milik Iran mendapat banyak kecaman. Hal itu dinilai akan semakin memperburuk konflik di Timur Tengah serta merusak diplomasi internasional.
DPR Desak Kemendagri Mendata dan Selesaikan Seluruh Sengketa Pulau
Kemendagri agar segera mengambil langkah konkret untuk mendata seluruh pulau yang berpotensi atau tengah disengketakan.
Komisi II Sarankan Aturan WFA Tidak Berlaku bagi ASN Posisi Administrasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyarankan, aturan WFA tidak diberlakukan kepada ASN diposisi administrasi. Seperti contoh, ASN yang bekerja di pelayanan publik, seperti pengurusan KTP.
Anggota DPR Nilai Pembubaran Satgas Saber Pungli Langkah Tepat
Presiden sudah memiliki tiga institusi penegak hukum untuk memberantas pungli atau korupsi. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
