Anggota DPR: Satgas Rokok Ilegal Sangat Penting untuk Jaga Penerimaan Negara

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal sangat besar dan tak bisa lagi ditoleransi.

DPR Dorong Kepala Daerah Punya Kebijakan Konkret Tangani Krisis Iklim

Banjir yang terjadi di musim kemarau merupakan pertanda kesekian kalinya perubahan iklim yang semakin mengancam.

DPR Menyetujui Hasil Rekonstruksi dan Relaksasi Efisiensi Anggaran Kemenag

Dengan adanya persetujuan hasil rekonstruksi tersebut, pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2025 berubah dari semula Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun.

DPR RI Bentuk Tim Supervisi Terhadap Penulisan Ulang Sejarah

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah membentuk tim supervisi terhadap penulisan ulang sejarah oleh Kemenbud.

Sosialiasi 4 Pilar MPR RI, Senator NTB Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Dia menekankan pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa. Tidak mungkin sebuah bangsa akan maju tanpa adanya pendidikan yang berkualitas bagi semua warganya.

BKSAP DPR Prihatinan atas Situasi Keamanan di Timur Tengah Semakin Buruk

Mardani memandang eskalasi ini tak lepas dari tindakan agresif AS dan Israel yang dinilai kerap memicu ketegangan.

Anggota Baleg DPR: Revisi UU Haji Sudah Masuk Daftar Prolegnas Prioritas

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa RUU Haji masuk prolegnas prioritas agar Badan Penyelenggara Haji ini memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

DPR Nilai Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 Bukan Murni Salah Kemenag

Maman mengatakan berbagai kendala yang muncul selama penyelenggaraan ibadah haji lebih banyak dipicu oleh kebijakan sistem baru yang diberlakukan secara sepihak oleh otoritas Arab Saudi.

BSKAP DPR Sebut Tindakan Sepihak AS Perburuk Konflik

Serangan militer Amerika Serikat (AS) kepada tiga fasilitas nuklir milik Iran mendapat banyak kecaman. Hal itu dinilai akan semakin memperburuk konflik di Timur Tengah serta merusak diplomasi internasional.

DPR Desak Kemendagri Mendata dan Selesaikan Seluruh Sengketa Pulau

Kemendagri agar segera mengambil langkah konkret untuk mendata seluruh pulau yang berpotensi atau tengah disengketakan.

Komisi II Sarankan Aturan WFA Tidak Berlaku bagi ASN Posisi Administrasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyarankan, aturan WFA tidak diberlakukan kepada ASN diposisi administrasi. Seperti contoh, ASN yang bekerja di pelayanan publik, seperti pengurusan KTP.

Anggota DPR Nilai Pembubaran Satgas Saber Pungli Langkah Tepat

Presiden sudah memiliki tiga institusi penegak hukum untuk memberantas pungli atau korupsi. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR: Peristiwa Kekerasaan Seksual Tragedi Mei 1998 Kenyataan Sejarah

Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyebut bahwa kasus perkosaan massal tahun 1998 hanya rumor dibantah oleh Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq.

Soal Pengalihan 4 Pulau Aceh, Baleg DPR: Tidak Cukup Hanya Keputusan Menteri

Firman menegaskan bahwa perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang.